Putusan Panwaslu Final dan Mengikat, Tim Herman-Nuzran Desak KPU Sungaipenuh Keluarkan Putusan

SUNGAIPENUH - Tim Herman Muchtar -Nuzran Joher (HMNJ) mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Sungaipenuh untuk menindaklanjuti putusan panwaslu Sungaipenuh.

Sekretaris Tim Pemenangan HMNJ, Al Fadli, menilai KPU Sungaipenuh harus segera menindaklanjuti putusan Panwaslu, karena putusan Panwaslu adalah final dan mengikat.

"Putusan Panwaslu itu Final dan mengikat, maka KPU wajib menjalankannya," ujar Fadli kepada kerincinews.com via handphone

Dia juga mengaku bahwa pihak HMNJ sudah menyurati KPU Sungaipenuh agar mereka segera mengeluarkan putusan terkait putusan Panwaslu Sungaipenuh.

"Tanggal 6 Januari yang lalu, melalui kuasa hukum kita sudah menyurati KPU Sungaipenuh, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut," ungkap Fadli

Fadli juga mengaku bahwa tim HMNJ akan mendatangi KPU sungaipenuh untuk mendesak mereka segera menindaklanjuti putusan Panwaslu. "Tim HMNJ akan mendatangi KPU sungaipenuh untuk mendesak mereka mengeluarkan putusan," ujarnya

Seperti dikutip dari bawaslu.go.id bahwa ada fatwa dari MA kepada Bawaslu terkait dengan sengketa proses pilkada. MA menyatakan bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota tidak dapat mengajukan permohonan sengketa TUN ke Pengadilan Tinggi TUN. Artinya, KPU tidak bisa melakukan upaya banding terhadap keputusan Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Dalam fatwanya MA juga menyatakan Bawaslu RI tidak dapat menyelesaikan penyelesaian sengketa yang ada di Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/Kota.

"Jadi banding itu hanya di PTTUN," katanya.

Fatwa MA juga menyebutkan bahwa ketentuan Pasal 144 ayat (1) UU Pilkada harus diinterpretasi secara menyeluruh terkait dengan keseluruhan pasal pada bagian ketiga tentang sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan. Dengan demikian, keputusan Bawaslu Provinsi dan keputusan Panwas Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat.

"Artinya keputusan a quo mempunyai nilai eksekutorial yaitu setara hukum wajib dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa," Endang menjelaskan.

Mantan Anggota Bawaslu Provinsi DIY ini menambahkan, Fatwa MA juga jelas menyampaikan bahwa hanya keputusan KPU yang merugikan pasangan calon yang dapat diajukan gugatan di PTTUN.

"Artinya keputusan yang dikeluarkan olah Bawaslu tidak bisa menjadi objek PTTUN," ujarnya.

"Dari empat poin ini saya mengingatkan, jika surat KPU ke MA terpenuhi, berarti yang menjadi objek sengketa TUN hanya pencalonan saja. Sebaliknya, sengketa yang bersifat final dan mengikat tentu bertambah objeknya. Nah, ini yang saya katakan bahwa kita harus benar-benar serius," tandasnya.

Karena itu, Endang meminta agar kompetensi atau kapasitas penyelesaian sengketa dari Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota ditingkatkan.