Jelang Pilkada, Sungai Penuh Masuk Dalam 10 Daerah se Indonesia yang Peluang Korupsinya Terbuka

KPK : Peluang Korupsi Kian Terbuka
infokerinci.com - Alokasi dana bantuan sosial dan hibah di 10 Kabupaten/Kota melonjak Secara Fantastik. Kenaikan dana tersebut rawan untuk dimobilisasi dan dimanipulasi oleh calon kepala daerah petahana untuk kepentingan pemenangannya.

Kenaikan alokasi dana bantuan sosial (bansos) dan hibah di 10 daerah tersebut dipaparkan oleh public Virtue Institute yang merupakan bagian koalisi kawal pilkada, senin (9/11). Atas kenaikan tersebut, koalisi kawal pilkada meminta panitia pengawas pemilihan kepala daerah memperketat pengawasan.

Menurut peneliti di public virtue institute, Resa Tama Putra ada sekitar 80 daerah lain yang meningktkan alokasi dana Bansos dan Hibahnya. Namun, peningkatan itu tidak sebesar 10 daerah yang disebut semula. Di 80 daerah ini, petahana juga maju dipilkada.

"Pengawasan oleh panitia pengawas pilkadadi daerah-daerah tersebut harus ditingkatkan mulai saat ini karena penyelewengan dana Bantuan Sosial dan hibah biasa nya  marak terjadi mendekati hari pemungutan suara pilkada serentak, 9 Desember” ujar peneliti Devisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch (ICW), Almas Sjafrina.

Terkait Dengan peningkatan Dana Bansos, anggota Badan pengawas pemilu, Nasrullah Mengatakan, pihaknya telah mengingatkan badan/panitia pengawas pilkada yang ada di 269 daerah yang menggelar pilkada. Laporkan setiap penyelewengan Bansos/hibah untuk calon pilkada.” Ujarnya.

Terkait persoalan serupa, Komisi Pemberantasan Korupsi menengarai peningkatan dana Bansos menjelang pilkada membuka potensi terjadi korupsi.

“Memang ada dugaan dana bantuan sosial digunakan secara tersamar bagi kepentingan pemilihan Kepala Daerah, khususnya penggunaan untuk kepentingan dana kampanye, dan ini memberikan konstribusi terjadinya dugaan tindak pidana korupsi,” ujar pelaksana petugas (Plt) Wakil ketua KPK Indriyanto Seno Adji di jakarta, Senin.

Sementara Plt Wakil Ketua KPK Johan Budi SP Mengemukakan, pihaknya pernah membuat kajian tentang dana Bansos. Hasilnya, penyaluran dana itu memang meningkat di sejumlah daerah menjelang Pilkada.

Meski menemukan Indikasi penyelewengan Dana Bansos jelang Pilkada, KPK tidak Merekomendasikan penghapusan dana tersebut, Menurut Johan, KPK merekomendasikan agar pemerintah dan instansi terkait, seperti DPRD dan Badan Pengawas Keuangan Pembangunan, melakukan pengawasan terhadap penyaluran dan penerimaan Dana Bansos.

Ini10 Daerah yang mengalokasikan dana bantuan sosial dan Hibah Terbesar pada 2015, beserta presentase kenaikannya dibandingkan tahun 2014 menurut vublic virtue institute.

    1. Konawe Utara, Sulawesi Tenggra Kenaikan mencapai 1.884 % (Rp 4,8 M)

2. Bangka Selatan, Bangka Belitung 601,5 persen (Rp 16,8 miliar)

3. Labohanbatu Utara, Sumatera utara 432,9 persen (Rp 29,5 Miliar)

4. Kotabaru, Kalimantan Utara 270,7 persen (Rp 33,8 miliar)

5. Seluma, Bangkulu 213,6 persen (Rp12,7 miliar)

6. Pematangsiantar, Sumatera Utara 180,9 persen (Rp 13,031 miliar)

7. Sungai Penuh, Jambi 169,0 persen (Rp 7,3 miliar)

8. Pasawaran, Lampung 168,4persen (Rp 19,7 miliar)

9. Manado, Sulewesi Utara 167,9 persen (Rp 55,9 miliar)

10. Pangkajene Kepulauan, Sulewesi Selatan 159,4 persen (Rp 13,2 miliar)

Sumber : Kompas, Selasa 10/11/2015

Share on Google Plus

About infokerici.co.vu

Media Online Resmi yang diterbitkan oleh PT. Media Geger Nusantara